JURNAL: ANALISIS KUANTIFIKASI MANFAAT BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI STUDI KASUS PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstract

North Sulawesi province is fostering regional development towards a society which have values, prosperous and competitive cultures. Information Technology (IT) have become a key enabler to accelerate region developments. To optimize IT utilization, local government using IT Blueprint as a general guidelines for conduct IT investing. This paper will show that byusing IT Valuation Matrix framework, all IT Business Value can be quantified in reasonable and responsible manner. Quantification results showed measurable significants benefits for Regional Revenues, called Pendapatan Asli Daerah (PAD). IT Valuation Matrix framework also provide best practices to assessing local government IT investment. Keywords: IT Investment, IT Business Value, Local Government Abstrak Masyarakat yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera merupakan tujuan pembangunan Pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu faktor pemungkin (key enabler) akselerasi pembangunan daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi Sulawesi Utara telah memiliki rencana strategis (renstra) TI sebagai pedoman investasi TI berbasis manfaat bisnis. Implementasi investasi TI yang dilakukan Pemda dapat dijustifikasi apabila manfaat bisnis dari implementasi TI tersebut dapat dikuantifikasi dengan jelas. Metode IT Valuation Matrix dapat digunakan untuk mengkuantifikasi manfaat bisnis TI dari setiap investasi TI yang dilakukan Pemda. Hasil kuantifikasi menunjukkan besaran manfaat yang terukur signifikan pada kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Investasi TI, Manfaat Bisnis TI, Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, memberikan peluang bagi setiap Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur rumah tangganya sendiri, secara profesional menuju good and clean governance. Salah satu implementasi aturan tersebut adalah keluasan untuk melakukan investasi Teknologi Informasi (TI) oleh masing-masing pemegang kuasa anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk itu, diperlukan suatu studi kelayakan investasi TI, sebagai bagian dari kebijakan reformasi birokrasi menuju good and clean governance.

Peneliti: Hans Wowor

Untuk lebih lengkapnya silahkan download di link berikut: